RIAUMANDIRI.CO, TEMBILAHAN - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Indragiri Hilir menggelar demonstrasi di Kantor DPRD) setempat guna mengawal pengalokasian APBD Inhil agar pro rakyat, Senin (19/11/2018).
Aksi yang berlangsung tanpa pengawalan petugas kepolisian itu, mendesak pihak DPRD agar memperjuangkan kepentingan rakyat khususnya petani kelapa.
"Kita ingin memastikan APBD Inhil 2019 harus benar-benar untuk rakyat, dan kita tidak ingin anggaran kepentingan perkebunan nantinya lebih kecil dari anggaran lainnya," kata salah seorang mahasiswa Saifudin Ikhwan.
Dia mengatakan, permasalahan anjloknya harga kelapa di Inhil sudah seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Jika serius pemerintah harus mampu mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya untuk kepentingan pengembangan perkelapaan.
Pria yang akrab disapa Boboy ini menekankan, jika anggaran ABPD tidak benar-benar diarahkan untuk perbaikan serta pengembangan perkelapaan, maka pihaknya akan melakukan aksi lebih besar lagi.
Massa yang semula berorasi di halaman kantor DPRD Inhil, nyaris ricuh hingga masuk ke dalam gedung.
Massa mengaku kecewa karena tidak ada seorang pun wakil rakyat yang menyambut kedatangan mereka.
Menyikapi aksi tersebut, Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam beserta sejumlah anggota akhirnya menyambut massa aksi.
Dihadapan puluhan massa, Dani mencoba meredamkan situasi dengan mengajak berdiskusi secara detail di salah satu ruangan gedung wakil rakyat tersebut.
Saat diskusi berlangsung, Dani mengatakan, bahwa saat ini DPRD Inhil masih membahas KUA-PPAS tahun anggaran 2019.
"Ini sedang kita bahas. Penambahan atau pengurangan alokasi anggaran bisa saja terjadi pada saat pembahasan, namun tetap akan kita sesuaikan," ujarnya.
Dani mengaku, dalam KUA-PPAS, sudah ada rancangan upaya edukasi para petani kelapa agar mampu mengolah hasil turunan kelapa.
Melalui upaya itu, masyarakat petani kelapa nantinya akan diberikan pemahaman serta pelatihan untuk mengolah hasil turunan kelapa, sehingga jika sewaktu-waktu harga kelapa anjlok, petani tersebut dapat memanfaatkan ilmu yang dimilikinya untuk tetap menjaga nilai jual kelapa itu sendiri.
"Tidak lagi seperti sekarang hanya menjual kelapa bulat-bulat. Mudah-mudahan ini disepakati," ucapnya.
Dia mengungkapkan, dalam rancangan KUA-PPAS terdapat sekitar Rp32,7 miliar alokasi anggaran untuk mengatasi persoalan perkelapaan di Inhil. Tidak hanya pengolahan kelapa, namun upaya perbaikan infrastruktur perkebunan seperti pembangunan tanggul, serta perbaikan kerusakan saluran air.
"Yang jelas jika dibandingkan dengan tahun lalu, pagu anggaran kepentingan perkebunan mengalami kenaikan," tambahnya.